Authors Posts by operator

operator

250 POSTS 0 COMMENTS

0 72

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan RPJMDes dan RKPDes, pada bulan juli sampai dengan akhir september (tahun berjalan) desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun berikutnya. Sebelum menyusun RKPDes sesuai aturan tersebut, desa harus membentuk tim penyusun RKPDes yang terdiri maksimal 11 orang anggota melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Di Kalipare, sembilan desa pada bulan September sudah melakukan Musyawarah Desa (Musdes) pembentukan tim penyusun RKPDes. Seiring berjalannya waktu, tim yang sudah terbentuk belum dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Kalipare melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan untuk mengadakan pertemuan dengan desa. Pertemuan tingkat kecamatan ditujukan untuk koordinasi progres pelaksanaan penyusunan RKPDes 2019 dan penyampaian kendala di masing-masing desa.

Bertempat  di Pendopo Kecamatan Kalipare pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 pukul 09.00WIB melakukan rapat koordinasi. Kegiatan koordinasi dihadiri oleh Kepala Desa, Sekdes, Tim Penyusun RKPDes tahun 2019. Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Bapak Darianto menyampaikan dalam sambutannya “Harapan kami bisa selesai sebelum nanti akan disampaikan ke kabupaten. Tim penyusun juga harus aktif untuk konsultasi ke kecamatan juga dengan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa”. Selain itu, Junaidi (Pendamping Desa Pemberdayaan) juga menyampaikan bahwa, “Kegiatan ini kami koordinasikan dengan kecamatan, karena banyak sekali desa yang masih bingung setelah tim RKPDes dibentuk. Sebetulnya saat penyusunan RKPDes sudah kami sampaikan tentang tahapannya”.

Sesuai dengan peraturan diatas diharapkan desa juga sudah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai kelengkapan dari RKPDes 2019. Didik Triananto (Pendamping Desa Teknik infrastruktur) juga menyampaikan “pada intinya Hasil dari pendampingan beberapa desa sudah menyusun RKPDes tahun 2018 sesuai dengan aturan yang belaku yaitu dilampiri dengan RAB”. Bapak Slimuryanto (Kades Sukowilangun) menyampaikan “Berkaitan dengan RAB desain dapat disusun lebih baik lagi, desa punya karakteristik masing–masing, harapannya bisa lebih bersinergi bersama dengan pendamping”.

Dalam koordinasi progres penyusunan RKPDes disepakati untuk membuat rencana kerja tindak lanjut (RKTL). Tujuan dari RKTL ini adalah untuk melakukan supervisi Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Kecamatan (yang membidangi) kepada desa dalam hal penyusunan RKPDes 2019. Sehingga dokumen RKPDes 2019 dapat segera ditetapkan dan menjadi acuan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019. (by. PLD_PD)

 

Foto Kegiatan

0 85

Di desa Sukowilangun mayoritas masyarakatnya adalah petani sebagai mata pencahariannya. Masyarakat sering kali mengalami kegagalan dalam pertanian utamanya tanaman padi yang disebabkan karena kekurangan air. Selama ini masyarakat memanfaatkan lahan kering untuk penanaman padi pada musim penghujan (tadah hujan), itu pun jika curah hujan tinggi maka panen akan bisa berhasil. Selain itu juga lahan persawahan di desa Sukowilangun sangatlah terbatas.

Dalam kondisi tersebut Kelompok Tani Suka Maju Desa Sukowilangun mempunyai ide dan gagasan untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Akhirnya munculah gagasan sistem mina padi dilahan kering, yaitu menanam padi dan memelihara ikan dalam media yang berbeda tetapi saling berhubungan.

Pada awalnya saya menggunakan media  penanaman padi dengan menggunakan tanah kering (Tegal) dengan ukuran 1×1 meter dibelakang rumah dengan aliran air yang dihubungkan langsung dengan kolam ikan di tempat terpisah.  Pada masa percobaan  selama 1 tahun kami  berhasil 3 kali masa panen. Persatu kali panen dengan seluas media tersebut dapat menghasilkan 0,5 kg beras.

Setelah melakukan percobaan selama 1 tahun berhasil, akhirnya kami memberanikan diri mengaplikasikan metode ini bersama dengan kelompok tani Suka Maju dalam  skala yang lebih luas. Dalam percobaan yang kesekalian kalinya menambah keyakinan kami bahwa menanam padi tidak harus di tanah persawahan yang berkecukupan air, sehingga bisa memanfaatkan lahan-lahan kering yang pada musim kemarau tidak bisa produktif.

Harapan kami seluruh masyarakat bisa ikut serta mengembangkan metode ini sehingga bisa meningkatkan perekonomian dibidang pertanian dan perikanan.

Komunikasi menggunakan smartphone sudah menjadi kebutuhan hidup. Alat yang digunakan untuk komunikasi sudah tentu akan mengalami kerusakan karena faktor pemakaian. Jasa service handphone menjadi peluang pekerjaan baru yang sangat menggiurkan. Kondisi geografis yang jauh dari kota memungkinkan untuk membua peluang usaha di desa dalam bidang service handphone. Peluang ini di tangkap oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang untuk mengadakan mengadakan kegiatan pelatihan teknisi handphone. Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika tahun anggaran 2018. Kegiatan pelatihan diadakan mulai tanggal 16-18 Oktober 2018 bertempat di Gedung serba guna KPRI SADAR Kecamatan Kalipare.

Kegiatan pelatihan diikuti sebanyak 30 orang terdiri dari unsur karang taruna, pemuda, dan masyarakat yang bergerak di bidang usaha servis handphone di Kecamatan Kalipare. Selama tiga hari peserta pelatihan digembleng teori dan praktik. Hari pertama peserta diajarkan tentang bagaimana teknik flashing handphone mulai dari tahapan hingga software yang digunakan. hari kedua diberikan materi praktik pembongkarang handphone. Dalam proses pembongkaran ini dipraktekkan cara membongkar dan memasang konektor cas. Hari ketiga siswa melakukan ujian praktik yang terdiri dari tentang teori dan teknik pembongkaran dan pemasangan komponen handphone.

Pelatihan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “adanya kegiatan pelatihan teknisi handphone ini diharapkan menjadi kegiatan positif dan menghasilkan nilai ekonomi, karena biasanya kalau tidak ada kegiatan positif seperti ini bisa saja pemuda terlibat dalam pergaulan negatif seperti narkoba” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Camat Kalipare Bapak Arifin yang sekaligus membuka acara pelatihan teknisi handphone mengungkapkan, “kegiatan teknisi handphone ini dapat mengurangi kemiskinan dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru”. Harapan Camat Kalipare, “peserta harus bisa menunjukkan ketanggapan, ikuti sebaik-baiknya ilmu pelatihan ini agar dapat diimplementasikan dilapangan” uangkapnya.

Setelah selesai pelatihan peserta juga diberi alat sederhana berupa pin set, mini obeng lengkap, sebuah handphone (untuk praktek), dan sertifikat pelatihan. Semua kelengkapan itu diberikan sebagai modal awal mengembangkan servis handphone. Pelaksanaan pelatihan teknis handphone di Kecamatan Kalipare memberikan angin segar kepada peserta pelatihan. Ilmu yang didapatkan menjadi skil dan bekal untuk membuka lapangan pekerjaan khususnya di bidang jasa servis handphone. Selain itu, jika masyarakat kalipare mengalami kejadian handphone rusak tidak jauh-jauh harus pergi ke kota.(Ndik)

Foto Kegiatan:

0 177

Program Inovasi Desa (PID) dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan memenuhi pencapaian target RPJM, dan program prioritas Kementerian Desa PDTT, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan. Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah: a) inovasi atau kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas atau hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas; dan b) dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional.

Kegiatan inovasi desa yang dilaksanakan oleh desa atas dasar Keputusan Menteri Desa Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Serta, Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 36 tahun 2018 Petunjuk teknis bantuan pemerintah pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa tahun anggaran 2018.

Bertempat di Pendopo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada hari senin 27 Agustus 2018, digelar kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD1) Program Inovasi Desa (PID). Dihadiri perwakilan dari sembilan desa terdiri dari unsur Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat (Tomas), Keterwakilan Perempuan. Kegiatan dilaksanakan pukul 09.00WIB dan berakhir pada pukul 11.30WIB. Output dari MAD1 adalah sosialisasi PID dan terbentuknya tim pelaksana inovasi desa (TPID) yang terdiri dari 7 orang. TPID yang terpilih nantinya bertugas sampai dengan bulan desember 2018. Tugas TPID adalah melakukan penggalian inovasi di 9 desa dan memotret untuk mendokumentasikan inovasi.

Dalam forum musyawarah yang dibuka langsung oleh Sekretaris kecamaatan (Sekcam) Bapak Darianto, S.Sos menyampaikan bahwa, “program inovasi desa hasilnya tidak akan sama, menyesuaikan dengan kondisi desa masing-masing”. Selain itu juga mengungkapkan kondisi geografis Kecamatan Kalipare bahwa, “di Kalipare kebanyakan adalah tadah hujan, ini perlu dipikirkan inovasi apa yang bisa diangkat dikecamatan Kalipare bisa berupa kerajinan atau berdasar potensi desa yang ada”. Sambutan dan pengantar berikutnya disampaikan oleh Bapak Iskandar Pendamping Ahli Pelayanan Sosial Dasar (PA PSD) Kabupaten Malang bahwa “penemuan atau inovasi desa yang akan disampaikan di desa bisa sifatnya sederhana, bermanfaat untuk masyarakat luas”. Serta “Penemuan yang disampai tidak harus baru dan mutakhir” ungkap Bapak Iskandar. Hasil inovasi desa akan di dokumetasikan oleh TPID kemudian akan diikutkan dalam bursa inovasi desa yang digelar oleh Kabupaten Malang. Bursa inovasi desa mewadahi inovasi desa Se-Kabupaten Malang sebagai media pembelajaran untuk desa.

Perlu diketahui, total dana program inovasi desa yang digelontorkan pemerintah pusat berdasar Keputusan Menteri Desa Nomor 48 Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 409.995.008.109,-. Kabupaten Malang mendapatkan total dana Program Inovasi Desa untuk 33 Kecamatan sebesar Rp. 1.946.540.220,-. Sedangkan, di Kecamatan Kalipare mendapatkan total dana sebesar Rp. 52.731.910,-. Dana yang diterima akan digunakan untuk support program inovasi desa yang akan berakhir pada desember 2018. (by.PLD_PD)

 

0 213

Salam berdesa untuk desa tercinta, Pada kesempatan yang indah ini, Ayo kita mulai merapatkan barisan untuk menciptakan semangat dalam Desa Membangun Indonesia.

Lahirnya Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Merupakan Jembatan bagi desa, untuk dapat merubah kesan desa yang dianggap tertinggal menjadi lebih maju dan mandiri dengan tetap menjaga kearifan lokalnya. Semangat ini harus tersampaikan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.  Maka, Selaku Pendamping desa mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat salah satunya dengan cara keterbukaan informasi penganggaran di desa.

Landasan keterbukaan informasi di desa berdasarkan pada UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 24 huruf D, Berbunyi: penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: Huruf D yaitu “Keterbukaan”, Selanjutnya pada pasal 68 ayat 1 Huruf a dimana masyarakat desa berhak, yaitu : Meminta dan mendapatkan informasi  dari pemerintah desa serta mengawasi  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam isi Peraturan diatas, pada dasarnya masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan dan bahkan meminta Informasi terkait kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap pembangunan yang ada di desa.

Pemerintah desa bersama pendamping desa menciptakan bentuk transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Undang – undang no 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan mengedepankan kepentingan bersama dan tidak menimbulkan yang dapat merugikan kepentingan umum, Seperti: menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri serta informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan undang – undang .   Serta, Undang – undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – undang No 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Media Keterbukaan Informasi juga dapat disampaikan melalui media online. Dewasa ini kita juga perlu dan memahami bersama batasan–batasan dalam penggunaan atau pun pemanfaatan media informasi elektronik dengan tetap mempertanggung jawabkan serta mengedepankan, asas kepastian hukum, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Langkah awal pendamping desa untuk membantu masyarakat desa mengetahui setiap kegiatan yang ada di desa salah satunya adalah mendorong desa supaya memasang baner atau papan informasi yang berisi penggunaan anggaran tahun berjalan di tempat – tempat strategis di wilayahnya, agar masyarakat desa  mengetahui besaran dan lokasi pembangunan desa.

Hal tersebut sejalan berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 82 yang berbunyi: Ayat 1 : masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa;  Ayat 2 : masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa; Ayat 3 : masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa; Ayat 5: masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Proses keterbukaan informasi di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sudah dilaksanakan sejak 2017 hingga sekarang 2018. Kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan oleh desa adalah membuat banner Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam APBDes memuat secara rinci penggunaan dana desa tahun berjalan, bahkan ada desa yang menyebutkan titik lokasi kegiatan itu akan dilaksanakan. Banner APBDes rata-rata desa di Kecamatan Kalipare membuat ukuran sebesar 2×3 meter. Pemasangan banner dilakukan di tempat-tempat strategis desa seperti; kantor desa, prempatan atau pertigaan jalan, tempat-tempat yang sering dilewati warga desa, dan depan balai dusun.

Masyarakat yang cerdas senantiasa memilah dan memilih informasi dengan baik dan berdasarkan fakta, dan data otentik, bukan berdasarkan asumsi, tetap menjaga kesantunan dan aturan berlaku dalam mendapatkan informasi. (by.PLD_PD)

 

Foto Papan Informasi Anggaran 2018

Desa Tumpakrejo

Desa Sumberpetung

Desa Sukowilangun

Desa Putukrejo

Desa Kalirejo

Desa KalipareDesa Kaliasri

Desa Arjowilangun

Desa Arjosari

0 120

Peringatan HUT RI yangt ke 73 tahun 2018 di Kecamatan Kalpare  terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 dimana sebanyak 72 Siswa Siswi yang terpilih diambil dari 4 lembaga setingkat SLTA se Kecamatan Kalipare, acara dimulai pukul 18.15 WIB sampai 19.00 WIB dan dilanjutkan dengan malam tasyakuran yang dihadiri oleh Muspika , UPT dan UPTD / Instansi se Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan warga sekitar Kantor Kecamatan.

Tanggal 17 Agustus 2018 pukul 09.45 WIB dilaksanakan Upacara Bendera dengan Irup Camat Kalipare Perwira dan Komandan Upacara dari Koramil 0818/13 Kalipare, dan peserta Upacara dari Korpri, UPT dan UPTD / Instansi se Kecamatan, Perangkat Desa, Linmas, Karang Taruna dan Ormas serta Siswa-siswi mulai dari SD , SLTP, dan SLTA. Pukul 16.00 dilakukan Upacara Penurunan Bendera dengan Irup Dan Ramil 0818/13 Kalipare Perwira dan Komandan Upacara juga dari Koramil 0818/13 Kalipare, acara berjalan lancar tertib dan terkendali.

Disamping itu juga ada kegiatan Lomba Gerak Jalan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 yang terbagi dalam Tingkat SD, SLTP, SLTA dan Peserta Umum. Sexang untuk Lomba Dusun Berseri penilaian dilaksanakan mulai tanggal 21 – 24 Agustus 2018.

2 1171

Pada Tahun 2018 ini adalah tahun ke-4 dalam penggunaan Dana Desa yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Program yang sejalan dengan Nawacita Presiden Kita poin ke 3 yaitu: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah–daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Perkembangan pembangunan melalui dana desa saat ini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik dalam kegiatan infrastruktur dan Juga Kegiatan Pemberdayaan, Misalnya: Bedah Rumah, Perbaikan Jalan Jembatan. Bidang Pemberdayaan dapat memberikan penguatan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memberikan penguatan masyarakat bidang ekonomi dan layanan sosial dasar. Pemerintah pusat di tahun 2015 menganggarkan Dana Desa sebesar 20,76T, tahun 2017 sebesar 46,98T, tahun 2017 sebesar 60T, tahun 2018 sebesar 60T.

Prioritas penggunaan dana desa hanya berfokus pada dua bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan, Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 1 dan diteruskan ke pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Total anggaran dana desa di 33 kecamatan di Kabupaten Malang total sebesar Rp. 314.215.308.000,-. Kecamatan Kalipare terdiri dari sembilan desa mendapatkan total dana desa sebesar Rp. 7.617.022.000, penerimaan tersebut dengan rincian per desa sebagai berikut:

No Nama Desa Total Dana Desa 2018 yang diterima
1 Sukowilangun 805.417.000
2 Arjowilangun 976.187.000
3 Arjosari 1.046.859.000
4 Kalirejo 768.212.000
5 Kalipare 914.583.000
6 Sumberpetung 865.123.000
7 Putukrejo 742.914.000
8 Tumpakrejo 760.957.000
9 Kaliasri 736.770.000
Total 7.617.022.000

Penyaluran Dana Desa tahun 2018 berbeda dengan tahun sebelumnya, perbedaannya terdapat pada tahapan pencairan. Pencairan 2017 dilakukan dua tahap yaitu 60% dan 40%. Tahun 2018 berdasarkan PMK 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, menyebutkan di pasal 99 ayat 2 bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan tahapan I sebesar 20%, II sebesar 40%, III sebesar 40%.

Berikut ini adalah tahapan/skema pencairan dana desa di Kecamatan Kalipare tahun 2018:

No. Nama Desa Pencairan Tahap 1 (20%) Pencairan Tahap 2 (40%) Pencairan Tahap 3 (40%) Total
1 Sukowilangun  161.083.400  322.166.800  322.166.800  805.417.000
2 Arjowilangun  195.237.400  390.474.800  390.474.800  976.187.000
3 Arjosari  209.371.800  418.743.600  418.743.600  1.046.859.000
4 Kalirejo  153.642.400  307.284.800  307.284.800  768.212.000
5 Kalipare  182.916.600  365.833.200  365.833.200  914.583.000
6 Sumberpetung  173.024.600  346.049.200  346.049.200  865.123.000
7 Putukrejo  148.582.800  297.165.600  297.165.600  742.914.000
8 Tumpakrejo  152.191.400  304.382.800  304.382.800  760.957.000
9 Kaliasri  147.354.000  294.708.000  294.708.000  736.770.000

 

Besarnya dana desa yang diterima desa harapannya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat khususnya di Kecamatan Kalipare, tentunya tetap berlandaskan dengan peraturan yang berlaku. Pendamping Desa mengacu pada tugas pokok dan fungsi pendampingan siap sedia mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas.

Pendamping Desa juga menjadi partner desa untuk mensukseskan kegiatan yang ada di desa berhubungan dengan dana desa. Selain itu, sinergitas antara stakeholder Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping desa perlu ditingkatkan. Komunikasi yang apik dan saling sinergi sangat berpengaruh terhadap suksesnya realisasi dana desa di wilayah Kecamatan Kalipare. (PLD_PD)

0 243

beground2

Padat Karya Tunai (PKT) menjadi salah satu program yang dilaksanakan di desa tahun 2018. Semua desa dianjurkan untuk mengalokasikan kegiatan bersumber dari Dana Desa (DD) dengan target capaian keseluruhan 30% untuk PKT. Kegiatan PKT difokuskan pada kegiatan yang bersifat horisontal.

Setelah pada bulan maret 2018 dilakukan kegiatan sosialisasi tentang Padat Karya Tunai di Kecamatan Kalipare yang diikuti oleh 9 desa, kini diselenggarakan kegiatan penguatan pelaksanaan PKT untuk PD dan PLD. Bertempat di Aula Kecamatan Kalipare pada hari selasa tanggal 5 Mei 2018 dilaksanakan kegiatan In Service Training (IST) Klaster tentang pelaksanaan PKT. Kegiatan IST diinisiasi oleh Bapak Ketut Selaku Pendamping Ahli Infrastruktur Desa (PA ID) diikuti oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa (PD – PLD) dari Kecamatan Pakisaji, Kepanjen, Sumberpucung, dan Kalipare. Kegiatan IST pelaksanaan PKT di Kecamatan Kalipare dilaksanakan pada pukul 10.00WIB dan berakhir pada pukul 16.00WIB.

Tujuan dari kegiatan IST adalah memberikan pemahaman teknis PKT kepada PD PLD, penyampaian Juknis PKT yang meliputi pengisian form laporan tentang PKT mulai dari data detail calon pekerja, data daftar infrastruktur PKT, dan pengisian data yang akan diakukan oleh desa sebagai kelengkapan laporan pelaksanaan PKT. Selain itu, dalam materi yang disampaikan mencangkup penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa.

Kegiatan IST dibuka langsung oleh Sekretaris Kecamatan Kalipare Bapak Taufik Nurohman. Dalam sesi pembukaan menyampaikan bahwa “Kecamatan kalipare sangat mengapresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan IST karena kedepan bisa lebih berkulaborasi dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai khususnya di Kecamatan Kalipare”. Selain itu beliau juga berpesan “mohon dengan sangat di Kalipare dan Kecamatan yang hadir saat ini, dengan kondisi desa masih belum bisa dilepas sendiri dan masih butuh pendampingan dari kita semua (Pendamping Desa). Dana Desa masih merupakan barang baru meskipun sudah 3 tahun tetapi masih ada desa yang mengalami kesalahan dalam penyusunan administrasi. Semoga pendamping desa tidak segan-segan untuk mengkoreksi jika ada yang kurang tepat di desa terkait pelaksanaa DD”.

Kegiatan terlaksana dengan baik, terlihat dari aktifnya dialog peserta IST terkait materi pelaksanaan teknis PKT yang akan diimplementasikan di desa dampingan. Pasca kegiatan IST pelaksanaan PKT di Kecamatan Kalipare yang diikuti oleh klaster empat kecamatan, akan segera ditindaklanjuti dengan kegiatan yang sama di tingkat kecamatan dan desa. Memberikan pemahaman pengisian data PKT kepada Kecamatan dan Desa. Harapannya kegiatan teknis dan administrasi dapat dilakukan dengan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. (PD_PLD)

0 387

Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tak terasa sudah berjalan 4 tahun, pembangunan desa memang menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo mulai memimpin Pemerintahan. Pembangunan yang awalnya di titik beratkan pada ibu kota kini telah di alihkan untuk lebih di ratakan ke seluruh Indonesia, Hal ini diterjemahkan dalam sasaran Pengembangan wilayah di RPJMN 2015 – 2019.
Undang – Undang Desa Telah menempatkan desa menjadi ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan Desember 2017 telah melakukan penandatanganan Keputusan Bersama Nomor; 140-8698 Tahun 2017,954/KMK.07/2017; 116 Tahun 2017; 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014.
Surat Keputusan Bersama Menteri (SKB 4 Menteri) ditindaklanjuti oleh Kemendagri melalui Surat untuk Bupati/Walikota Nomor 188.42/258/BPD berisi; a) Melakukan penguatan kewenangan, tugas dan fungsi inspektorat daerah, badan perencanaan, badan keuangan, dinas daerah terkait serta kecamatan dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Desa; b) Memfasilitasi dukungan pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.
Kabupaten Malang juga di tindaklanjuti dengan surat pengantar ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Malang Nomor; 410/341/35.07.119/2018 tentang surat dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri dikirimkan sebagai bahan koordinasi terkait penerapan kegiatan Padat Karya Tunai dalam pemanfaatan dana desa.
Padat Karya Tunai (PKT), adapun manfaat yang di dapat dari program PKT adalah; 1. Produksi dan nilai tambah, 2. Perluasan kesempatan kerja sementara, 3. Penciptaan upah sementara, 4. Perluasan mutu dan akses pelayanan dasar 5.Penurunan angka Stunting serta, 6. terbuka nya desa terisolir.
Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek PKT di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dapat terlaksana diinisiasi oleh Pendamping Desa yang bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2018 bertempat di Aula Kecamatan Kalipare. Camat Kalipare Moch Arifin, S. Sos. MM membuka kegiatan Bimtek tentang Padat Karya Tunai Tahun 2018. Bimtek PKT tersebut di hadiri oleh Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), bersama dengan 9 Desa PTPKD dan TPK, Pendamping Lokal Desa (PLD), Narasumber Bimtek PKT oleh Pendamping Teknik Infrastruktur (PDTI) Didik Triananto, ST.
Harapan kedepan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa senantiasa mengawal dan monitoring secara kontinu setiap tahapan pelaksanaan kegiatan PKT, sehingga program PKT tahun 2018 dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta membawa manfaat untuk desa khususnya di Kecamatan Kalipare. (by.PD-PLD)

 

Screenshot_2

0 237

Begrond1
Dinas Sosial Kabuapten Malang memalui program Bantuan Penyandang Disabilitas telah memberikan bantuan berupa :
Kursi Roda 6 buah ;
Alat Bantu Pendengaran 2 buah;
Alat Bantu Jalan Kruk 3 buah ;
Alat Bantu Jalan tongkat 4 kaki 3 buah ;
Tangkat untuk Orang Buta 5 buah ;
Serta 11 paket sembako.
Kepada Warga Miskin di Kecamatan Kalipare. dan dibagikan Senin tanggal 08 Januari 2018 oleh Camat Kalipare.
Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Program Bapak Bupati dalam mengentaskan kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang lewat beberapa program, contohnya sekarang dari Dinas Sosial Kabupaten Malang yang telah memberikan bantuan kepada njenengan semua, semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sehari-hari.