Pemerintahan

0 82

Program Inovasi Desa (PID) dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan memenuhi pencapaian target RPJM, dan program prioritas Kementerian Desa PDTT, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan. Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah: a) inovasi atau kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas atau hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas; dan b) dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional.

Kegiatan inovasi desa yang dilaksanakan oleh desa atas dasar Keputusan Menteri Desa Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Serta, Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 36 tahun 2018 Petunjuk teknis bantuan pemerintah pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa tahun anggaran 2018.

Bertempat di Pendopo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada hari senin 27 Agustus 2018, digelar kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD1) Program Inovasi Desa (PID). Dihadiri perwakilan dari sembilan desa terdiri dari unsur Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat (Tomas), Keterwakilan Perempuan. Kegiatan dilaksanakan pukul 09.00WIB dan berakhir pada pukul 11.30WIB. Output dari MAD1 adalah sosialisasi PID dan terbentuknya tim pelaksana inovasi desa (TPID) yang terdiri dari 7 orang. TPID yang terpilih nantinya bertugas sampai dengan bulan desember 2018. Tugas TPID adalah melakukan penggalian inovasi di 9 desa dan memotret untuk mendokumentasikan inovasi.

Dalam forum musyawarah yang dibuka langsung oleh Sekretaris kecamaatan (Sekcam) Bapak Darianto, S.Sos menyampaikan bahwa, “program inovasi desa hasilnya tidak akan sama, menyesuaikan dengan kondisi desa masing-masing”. Selain itu juga mengungkapkan kondisi geografis Kecamatan Kalipare bahwa, “di Kalipare kebanyakan adalah tadah hujan, ini perlu dipikirkan inovasi apa yang bisa diangkat dikecamatan Kalipare bisa berupa kerajinan atau berdasar potensi desa yang ada”. Sambutan dan pengantar berikutnya disampaikan oleh Bapak Iskandar Pendamping Ahli Pelayanan Sosial Dasar (PA PSD) Kabupaten Malang bahwa “penemuan atau inovasi desa yang akan disampaikan di desa bisa sifatnya sederhana, bermanfaat untuk masyarakat luas”. Serta “Penemuan yang disampai tidak harus baru dan mutakhir” ungkap Bapak Iskandar. Hasil inovasi desa akan di dokumetasikan oleh TPID kemudian akan diikutkan dalam bursa inovasi desa yang digelar oleh Kabupaten Malang. Bursa inovasi desa mewadahi inovasi desa Se-Kabupaten Malang sebagai media pembelajaran untuk desa.

Perlu diketahui, total dana program inovasi desa yang digelontorkan pemerintah pusat berdasar Keputusan Menteri Desa Nomor 48 Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 409.995.008.109,-. Kabupaten Malang mendapatkan total dana Program Inovasi Desa untuk 33 Kecamatan sebesar Rp. 1.946.540.220,-. Sedangkan, di Kecamatan Kalipare mendapatkan total dana sebesar Rp. 52.731.910,-. Dana yang diterima akan digunakan untuk support program inovasi desa yang akan berakhir pada desember 2018. (by.PLD_PD)

 

0 143

Salam berdesa untuk desa tercinta, Pada kesempatan yang indah ini, Ayo kita mulai merapatkan barisan untuk menciptakan semangat dalam Desa Membangun Indonesia.

Lahirnya Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Merupakan Jembatan bagi desa, untuk dapat merubah kesan desa yang dianggap tertinggal menjadi lebih maju dan mandiri dengan tetap menjaga kearifan lokalnya. Semangat ini harus tersampaikan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.  Maka, Selaku Pendamping desa mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat salah satunya dengan cara keterbukaan informasi penganggaran di desa.

Landasan keterbukaan informasi di desa berdasarkan pada UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 24 huruf D, Berbunyi: penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: Huruf D yaitu “Keterbukaan”, Selanjutnya pada pasal 68 ayat 1 Huruf a dimana masyarakat desa berhak, yaitu : Meminta dan mendapatkan informasi  dari pemerintah desa serta mengawasi  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam isi Peraturan diatas, pada dasarnya masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan dan bahkan meminta Informasi terkait kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap pembangunan yang ada di desa.

Pemerintah desa bersama pendamping desa menciptakan bentuk transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Undang – undang no 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan mengedepankan kepentingan bersama dan tidak menimbulkan yang dapat merugikan kepentingan umum, Seperti: menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri serta informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan undang – undang .   Serta, Undang – undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – undang No 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Media Keterbukaan Informasi juga dapat disampaikan melalui media online. Dewasa ini kita juga perlu dan memahami bersama batasan–batasan dalam penggunaan atau pun pemanfaatan media informasi elektronik dengan tetap mempertanggung jawabkan serta mengedepankan, asas kepastian hukum, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Langkah awal pendamping desa untuk membantu masyarakat desa mengetahui setiap kegiatan yang ada di desa salah satunya adalah mendorong desa supaya memasang baner atau papan informasi yang berisi penggunaan anggaran tahun berjalan di tempat – tempat strategis di wilayahnya, agar masyarakat desa  mengetahui besaran dan lokasi pembangunan desa.

Hal tersebut sejalan berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 82 yang berbunyi: Ayat 1 : masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa;  Ayat 2 : masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa; Ayat 3 : masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa; Ayat 5: masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Proses keterbukaan informasi di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sudah dilaksanakan sejak 2017 hingga sekarang 2018. Kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan oleh desa adalah membuat banner Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam APBDes memuat secara rinci penggunaan dana desa tahun berjalan, bahkan ada desa yang menyebutkan titik lokasi kegiatan itu akan dilaksanakan. Banner APBDes rata-rata desa di Kecamatan Kalipare membuat ukuran sebesar 2×3 meter. Pemasangan banner dilakukan di tempat-tempat strategis desa seperti; kantor desa, prempatan atau pertigaan jalan, tempat-tempat yang sering dilewati warga desa, dan depan balai dusun.

Masyarakat yang cerdas senantiasa memilah dan memilih informasi dengan baik dan berdasarkan fakta, dan data otentik, bukan berdasarkan asumsi, tetap menjaga kesantunan dan aturan berlaku dalam mendapatkan informasi. (by.PLD_PD)

 

Foto Papan Informasi Anggaran 2018

Desa Tumpakrejo

Desa Sumberpetung

Desa Sukowilangun

Desa Putukrejo

Desa Kalirejo

Desa KalipareDesa Kaliasri

Desa Arjowilangun

Desa Arjosari

2 579

Pada Tahun 2018 ini adalah tahun ke-4 dalam penggunaan Dana Desa yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Program yang sejalan dengan Nawacita Presiden Kita poin ke 3 yaitu: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah–daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Perkembangan pembangunan melalui dana desa saat ini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik dalam kegiatan infrastruktur dan Juga Kegiatan Pemberdayaan, Misalnya: Bedah Rumah, Perbaikan Jalan Jembatan. Bidang Pemberdayaan dapat memberikan penguatan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memberikan penguatan masyarakat bidang ekonomi dan layanan sosial dasar. Pemerintah pusat di tahun 2015 menganggarkan Dana Desa sebesar 20,76T, tahun 2017 sebesar 46,98T, tahun 2017 sebesar 60T, tahun 2018 sebesar 60T.

Prioritas penggunaan dana desa hanya berfokus pada dua bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan, Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 1 dan diteruskan ke pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Total anggaran dana desa di 33 kecamatan di Kabupaten Malang total sebesar Rp. 314.215.308.000,-. Kecamatan Kalipare terdiri dari sembilan desa mendapatkan total dana desa sebesar Rp. 7.617.022.000, penerimaan tersebut dengan rincian per desa sebagai berikut:

No Nama Desa Total Dana Desa 2018 yang diterima
1 Sukowilangun 805.417.000
2 Arjowilangun 976.187.000
3 Arjosari 1.046.859.000
4 Kalirejo 768.212.000
5 Kalipare 914.583.000
6 Sumberpetung 865.123.000
7 Putukrejo 742.914.000
8 Tumpakrejo 760.957.000
9 Kaliasri 736.770.000
Total 7.617.022.000

Penyaluran Dana Desa tahun 2018 berbeda dengan tahun sebelumnya, perbedaannya terdapat pada tahapan pencairan. Pencairan 2017 dilakukan dua tahap yaitu 60% dan 40%. Tahun 2018 berdasarkan PMK 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, menyebutkan di pasal 99 ayat 2 bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan tahapan I sebesar 20%, II sebesar 40%, III sebesar 40%.

Berikut ini adalah tahapan/skema pencairan dana desa di Kecamatan Kalipare tahun 2018:

No. Nama Desa Pencairan Tahap 1 (20%) Pencairan Tahap 2 (40%) Pencairan Tahap 3 (40%) Total
1 Sukowilangun  161.083.400  322.166.800  322.166.800  805.417.000
2 Arjowilangun  195.237.400  390.474.800  390.474.800  976.187.000
3 Arjosari  209.371.800  418.743.600  418.743.600  1.046.859.000
4 Kalirejo  153.642.400  307.284.800  307.284.800  768.212.000
5 Kalipare  182.916.600  365.833.200  365.833.200  914.583.000
6 Sumberpetung  173.024.600  346.049.200  346.049.200  865.123.000
7 Putukrejo  148.582.800  297.165.600  297.165.600  742.914.000
8 Tumpakrejo  152.191.400  304.382.800  304.382.800  760.957.000
9 Kaliasri  147.354.000  294.708.000  294.708.000  736.770.000

 

Besarnya dana desa yang diterima desa harapannya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat khususnya di Kecamatan Kalipare, tentunya tetap berlandaskan dengan peraturan yang berlaku. Pendamping Desa mengacu pada tugas pokok dan fungsi pendampingan siap sedia mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas.

Pendamping Desa juga menjadi partner desa untuk mensukseskan kegiatan yang ada di desa berhubungan dengan dana desa. Selain itu, sinergitas antara stakeholder Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping desa perlu ditingkatkan. Komunikasi yang apik dan saling sinergi sangat berpengaruh terhadap suksesnya realisasi dana desa di wilayah Kecamatan Kalipare. (PLD_PD)

0 192

beground2

Padat Karya Tunai (PKT) menjadi salah satu program yang dilaksanakan di desa tahun 2018. Semua desa dianjurkan untuk mengalokasikan kegiatan bersumber dari Dana Desa (DD) dengan target capaian keseluruhan 30% untuk PKT. Kegiatan PKT difokuskan pada kegiatan yang bersifat horisontal.

Setelah pada bulan maret 2018 dilakukan kegiatan sosialisasi tentang Padat Karya Tunai di Kecamatan Kalipare yang diikuti oleh 9 desa, kini diselenggarakan kegiatan penguatan pelaksanaan PKT untuk PD dan PLD. Bertempat di Aula Kecamatan Kalipare pada hari selasa tanggal 5 Mei 2018 dilaksanakan kegiatan In Service Training (IST) Klaster tentang pelaksanaan PKT. Kegiatan IST diinisiasi oleh Bapak Ketut Selaku Pendamping Ahli Infrastruktur Desa (PA ID) diikuti oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa (PD – PLD) dari Kecamatan Pakisaji, Kepanjen, Sumberpucung, dan Kalipare. Kegiatan IST pelaksanaan PKT di Kecamatan Kalipare dilaksanakan pada pukul 10.00WIB dan berakhir pada pukul 16.00WIB.

Tujuan dari kegiatan IST adalah memberikan pemahaman teknis PKT kepada PD PLD, penyampaian Juknis PKT yang meliputi pengisian form laporan tentang PKT mulai dari data detail calon pekerja, data daftar infrastruktur PKT, dan pengisian data yang akan diakukan oleh desa sebagai kelengkapan laporan pelaksanaan PKT. Selain itu, dalam materi yang disampaikan mencangkup penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa.

Kegiatan IST dibuka langsung oleh Sekretaris Kecamatan Kalipare Bapak Taufik Nurohman. Dalam sesi pembukaan menyampaikan bahwa “Kecamatan kalipare sangat mengapresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan IST karena kedepan bisa lebih berkulaborasi dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai khususnya di Kecamatan Kalipare”. Selain itu beliau juga berpesan “mohon dengan sangat di Kalipare dan Kecamatan yang hadir saat ini, dengan kondisi desa masih belum bisa dilepas sendiri dan masih butuh pendampingan dari kita semua (Pendamping Desa). Dana Desa masih merupakan barang baru meskipun sudah 3 tahun tetapi masih ada desa yang mengalami kesalahan dalam penyusunan administrasi. Semoga pendamping desa tidak segan-segan untuk mengkoreksi jika ada yang kurang tepat di desa terkait pelaksanaa DD”.

Kegiatan terlaksana dengan baik, terlihat dari aktifnya dialog peserta IST terkait materi pelaksanaan teknis PKT yang akan diimplementasikan di desa dampingan. Pasca kegiatan IST pelaksanaan PKT di Kecamatan Kalipare yang diikuti oleh klaster empat kecamatan, akan segera ditindaklanjuti dengan kegiatan yang sama di tingkat kecamatan dan desa. Memberikan pemahaman pengisian data PKT kepada Kecamatan dan Desa. Harapannya kegiatan teknis dan administrasi dapat dilakukan dengan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. (PD_PLD)

0 323

Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tak terasa sudah berjalan 4 tahun, pembangunan desa memang menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo mulai memimpin Pemerintahan. Pembangunan yang awalnya di titik beratkan pada ibu kota kini telah di alihkan untuk lebih di ratakan ke seluruh Indonesia, Hal ini diterjemahkan dalam sasaran Pengembangan wilayah di RPJMN 2015 – 2019.
Undang – Undang Desa Telah menempatkan desa menjadi ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan Desember 2017 telah melakukan penandatanganan Keputusan Bersama Nomor; 140-8698 Tahun 2017,954/KMK.07/2017; 116 Tahun 2017; 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014.
Surat Keputusan Bersama Menteri (SKB 4 Menteri) ditindaklanjuti oleh Kemendagri melalui Surat untuk Bupati/Walikota Nomor 188.42/258/BPD berisi; a) Melakukan penguatan kewenangan, tugas dan fungsi inspektorat daerah, badan perencanaan, badan keuangan, dinas daerah terkait serta kecamatan dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Desa; b) Memfasilitasi dukungan pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.
Kabupaten Malang juga di tindaklanjuti dengan surat pengantar ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Malang Nomor; 410/341/35.07.119/2018 tentang surat dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri dikirimkan sebagai bahan koordinasi terkait penerapan kegiatan Padat Karya Tunai dalam pemanfaatan dana desa.
Padat Karya Tunai (PKT), adapun manfaat yang di dapat dari program PKT adalah; 1. Produksi dan nilai tambah, 2. Perluasan kesempatan kerja sementara, 3. Penciptaan upah sementara, 4. Perluasan mutu dan akses pelayanan dasar 5.Penurunan angka Stunting serta, 6. terbuka nya desa terisolir.
Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek PKT di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dapat terlaksana diinisiasi oleh Pendamping Desa yang bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2018 bertempat di Aula Kecamatan Kalipare. Camat Kalipare Moch Arifin, S. Sos. MM membuka kegiatan Bimtek tentang Padat Karya Tunai Tahun 2018. Bimtek PKT tersebut di hadiri oleh Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), bersama dengan 9 Desa PTPKD dan TPK, Pendamping Lokal Desa (PLD), Narasumber Bimtek PKT oleh Pendamping Teknik Infrastruktur (PDTI) Didik Triananto, ST.
Harapan kedepan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa senantiasa mengawal dan monitoring secara kontinu setiap tahapan pelaksanaan kegiatan PKT, sehingga program PKT tahun 2018 dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta membawa manfaat untuk desa khususnya di Kecamatan Kalipare. (by.PD-PLD)

 

Screenshot_2

0 258

Beground 1
Rabu, (08/11) Bertempat di Pendopo Kecamatan Kalipare dilaksanakan Visitasi Lapangan Site Visit Kecamatan Award Kabupaten Malang Tahun2017.
Muhammad Arifin selaku Camat Kalipare menyampaikan ucapan selamat datang dan mempersilahkan untuk mencermati setiap paparan nyang dilakukan oleh tiap stakeholder. Saya selaku pimpinan tidak mungkin dapat bekerja sendiri melainkan harus ada keterlibatan baik itu staf saya maupun dari jajaran elemen pemerintahan dan masyarakat apalagi saya masih terhitung 2,5 bulan memimpin di Kecamatan Kalipare ini. Untuk koordinasi 3 (tiga) pilar kami bangun dengan sebaik baiknya hingga di desa yaitu antara Kepala Desa, Babinkamtibmas dan Babinsa.
Acara dilanjutkan presentasi :
I. Bidang Kesehatan disampaikan oleh drg Imam Mashud Kepala Puskesmas yang menyampaikan inovasi inovasi antara lain Antrian untuk pasien yang sudah elektrik sehingga sudah tidak terjadi lagi serobot menyerobot antrian. Selanjutnya pelayanan kesehatan yang sudah ditangani oleh oleh dokter atau paramedic yang sudah berkompeten selai itu juga ada 3 Puskesmas Pembantu, Klinik Panti Rahayu, Praktek Dokter Umum dan Gokter Gigi juga disetiap dasa ada Bidan Desa yang bias melayani masyarakat.untuk Posyandu di Kecamatan Kalipare ada 57 posyandu.
II. Bidang Pendidikan disampaikan oleh Drs. Hartono yang menyampaikan prestasi dibidang pendidikan diantaranya termasuk 5 besar pencapaian nilai tertinggi pada Ujian Nasional tahun 2017 di bidang olah raga mempunyai siswa berprestasi peraih 2 Medali Emas dalam Olympiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2017 di Kota Medan Sumatra Utara yaitu Sahrul Romadhon siswa SDN 04 Kalipare, dari segi Pendidik yang berstatus PNS terus berkurang karena Pensiun dan belum ada tambahan sehingga disetiap sekolah mengangkat Guru GTT yang penggajiannya dibebankan pada sekolah itu sendiri. Di Kecamatan Kalipare mulai tahun 2015 dinyatakan sebagai Kecamatan yang bebas Buta Huruf karena itu untuk program Keaksaraan Fungsional (KF) sudah tidak mendapatkan lagi.
III. Bidang Kemiskinan disampaikan oleh Suyono, SH yang menyampaikan jumlah penerima Rastra ada 4.620 KK , penerima Program PKH 558 Pemanfaat unatuk PBI-JKN 23.792 jiwa sedang untuk inovasi bidang Kemiskinan yatui membuka BUMDes Bersama yang dilakukan oleh Ex. PNPM Mandiri yang nantinya akan melayani khususnya para penerima Rastra dan PKH yang nantinya mendapatkan Kartu ATM.
IV. Bidang Pariwisata baik di Sukowilangun dan Kalipare masih terhalang masalah perijinan dimana lahan yang dimanfaatkan adalah milik Perum Jasa Tirta. Untuk rencana diantara jalur Raimuna Golf akan didirikan Rest Area dan taman bermain yang bekerja sama dengan Perum Perhutani.
Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan diakhiri dengan kunjungan lapangan ke Bedah Rumah dan Peternakan Sapi bersama hingga pukul 13.00 WIB

0 390

Pembinaan 1
Rabu,(02/08) bertempat di Balai Desa Sukowilangun dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat yang ada di Desa Sukowilangun dengan Pemateri Kapolsek Kalipare, Kasi Ekbang & PP dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kalipare.
Peserta pelatihan dari BPD dan Anggota, LPMD dan Anggota serta pengurus Lembaga Adat, bertujuan untuk meningkatkan dan menguatkan kelembagaan desa.
Kapolsek Kalipare AKP Fathkur Rochman, S.Pd menyampaikan materi masalah
• Ketahanan Pangan , dimana akhir-akhir ini terjadi mahalnya kebutuhan sembako utamanya bersa dan Garam ;
• Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan , salah satunya yang menyangkut organisasi yang menyimpang dan menentang Idiologi Pancasila, NKRI dan Agama di mana di wilayah perlu adanya antisipasi
• Perang dengan Narkoba yang sudah menjamur dan masuk di semua kalangan.
Kasi Ekbang PP menyampaikan masahal Pendataan / Pemetaan sarana prasarana kebinamargaan dimana LPMD harus turut berperan aktif membantu Pemerintah Desa dalan penyusunan rencana pembangunan untuk tahun yang akan datang.
Kasi Pemerintahan menyampaikan ulasan tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pengusulan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.
Acara dilanjutkan peninjauan lokasi proyek yang telah selesai dikerjakan

0 370

Pembinaan 1
Selasa,(18/07) bertempat di Pendopo Desa Sukowilangun dilaksanakan Pembinaan Perangkat Desa oleh Muspika Kecamatan Kalipare. Acara dihadiri oleh semua Perangkat Desa dan BPD Desa Sukowilangun.
Slimuryanto selaku Kepala Desa menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan pembinaan ini adalah untuk menyegarkan ingatan tentang tupoksi dari masing masing perangkat.
Indra Gunawan Camat Kalipare menyampaikan dan menghimbau agar kedisiplinan perangkat yang mulai kendor agar dipacu kembali masalahnya dasar dari kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Malang yang baru lalu disampaikan bahwa semua Perangkat sampai Kasun harus masuk kantor setiap hari sesuai dengan jam masuk kantor, jika itu dilanggar dan muncul temuan maka akan ada tindakan hingga mengembalikan gaji yang diterima sampai 6 bulan.
Sedang dari Kapolsek menyampaikan tentang keamanan lingkungan dan ketertiban ber lalu lintas, juga disinggung tantang Perangkat harus bisa menjadi pelopor dan panutan bagi masyarakat
Untuk Dan Ramil menyampaikan masalah Kamtibmas.
Acara dilanjutkan pembinaan administrasi oleh Kasi-kasi di Kecamatan.

0 490

13 06 2017
Rabu (13/06), berdasarkan surat Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia kepada Inspektor Kabupaten Malang tertanggal 09 Mei 2017, Nomor : B2750/Kemensetneg/D-2/DM 03/05/2017 Perihal Pengadiam Masyarakat Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare, atas Nama Sutarmidi alamat Desa Tumpakrejo Rt. 04 Rw.06 Kec. Kalipare Kabupaten Malang, yang melaporkan bahwa Kepala Desa Tumpakrejo melakukan Pungli dalam pembuatan Sertifikat Tanah Redis/P II dan ada indikasikorupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Terkait hal diatas maka Inspektorat Kabupaten Malang hari ini menurunkan Tim sebanyak 7 orang yang dipimpin Rini Nurhayati tiba di Desa Tumpakrejo pukul 10.45 WIB dan langsung diterima Kepala Desa Tumpakrejo yang didampingi PLH Sekcam, Kasi Pemerintahan dan Pendamping Desa serta semua Perangkat Desa.
Agenda pemeriksaan yaitu Administrasi dan Lapangan dengan hasil untuk Administrasi belum/tidak ada temuan yang berarti sedang untuk pelaksanaan Proyak/Lapangan semua dikerjakan sesuai dengan RAB yang tertuang dalam APBDesa, bahkan seharusnya ada partisipasi dari masyarakat berupa bantuan swadayauang /material Tim Pelaksana Kegiatan tidak berani menarik, masyarakat hanya dilibatkan jika ada kerja bhakti ( tenaganya saja ). Itu semua juga sesuai dengan pemeriksaan oleh Tim ahli dibidangnya yang juga dibentuk oleh Inspektorat Kabupaten Malang beberapa waktu lalu untuk desa-desa se Kecamatan Kalipare tidak ditemukan permasalahan yang berarti.
Untuk pihak pelapor sendiri setelah dicari informasinya ke Kepala Dusun dan Sunarno Ketua RT. 04 / RW 06 menyatakan bahwa tidak ada penduduknya yang bernama Sutarmidi tapi ada namanya Tarmidi tapi orangnya sudah Jempo tidak tau masalah apa-apa masalah surat itu.
Heru Sumbodo Kepala Desa Tumpakrejo memberikan tanggapan ringan yaaa.. itu hanya orang yang iri dan kurang kerjaan, tenang saja yang penting kerja-kerja dan kerja biar orang lain bicara apa.

0 363

Untitled
Selasa (23/05), Bertempat di Pendopo Desa Arjosari dilaksanakan pembinaan Perangkat Desa serta RT dan RW se Desa Arjosari.
Acara dipimpin Kepala Desa Arjosari Imam Mahmudi,SPd dan dihadiri oleh Muspika besewrta Staf.
Imam Mahmudi dalam sambutannya menyampaikan terkait masalah Keamanan menjelang Bulan Ramadhan serta pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun ini baik itu dari Swadaya Masyarakat maupun bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Kabupaten , disinggung juga masalah kebersihan lingkungan.
Camat Kalipare memberikan arahan untuk RT dan RW yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling bawah dan kerja sosial agar mengisi Buku Administrasi minimal Buku Penduduk, Buku Tamu dan Buku Kegiatan dimana buku tersebut pengadaannya oleh Pemerintah Desa.
Sedang untuk Perangkat Desa tolong Tugas Pokok dan Fungsinya dipahami dan dilaksanakan dengan disiplin yang disertai keikhlasan.
Acara dimulai pukul 09.30 hingga 12.30.aman dan lancar.